Soal Tudingan Dinasti Politik Rudy Mas’ud , Prof Elvi : Harus Liat Prosesnya
Assoc. Prof. Dr. Elviandri, S.HI., M.Hum. (ISTIMEWA)
Mediamahakam.com, SAMARINDA – Serangan isu tak sedap yang dialamatkan kepada Rudy Mas’ud, calon Gubernur Kaltim (nomor urut 2) bagai pepatah mengatakan Semakin tinggi pohon, semakin kencang pula angin menerpanya.
Isu-isu itu sengaja dibangun tentunya bertujuan merusak kredibilitas Rudy Mas’ud di mata masyarakat Kaltim, yang sebenarnya yakin dan mantap menitipkan amanah mereka kepada pasangan Rudy Mas’ud dan Seno Aji.
Isu yang tak berdasarkan dengan fakta itu berhembus lantaran beberapa saudara Rudy Mas’ud, juga kembali mencalonkan diri sebagai wali kota dan duduk di parlemen dengan posisi penting.
Rahmad Mas’ud, kakak kandung Rudy Mas’ud kembali mencalonkan diri sebagai Wali Kota Balikpapan setelah menjabat pada periode pertama 2019-2024.
Sementara itu dua saudara kandung lainnya Hasanuddin Mas’ud dan Syahariah Mas’ud juga ikut disangkut pautkan, karena menjadi anggota legislative Kaltim yang mana Hasanuddin atau akrab disapa Hamas menduduki posisi penting sebagai Ketua DPRD Kaltim.
Tetapi meski narasi yang menyerangnya itu terus saja dihembuskan secara masif, Rudy yang selalu terlihat bersemangat di setiap kesempatan bertemu warga itu, menanggapinya dengan jawaban cerdas sehingga masyarakat luas mudah memahami.
Jawaban atas isu yang menerpa dirinya dan saudara-saudaranya itu disampaikan Rudy Mas’ud dalam rekaman video yang diambil ketika politikus Kaltim itu berada si speed boat.
“Dunia politik Indonesia menganut sistem demokrasi. Bukan ditunjuk, karena bukan kerajaan, bukan monarki,” ucap Rudy Mas’ud diawal video.
“Dipilih, yang memilih adalah rakyat. Jadi bukan penunjukan, kita bukan appointed tapi elected. Siapa yang menentukan itu adalah masyarakat, dan rakyat yang memilih itu,” jelas Rudy Mas’ud.
Kenapa selama ini bisa terpilih, kata Rudy, ia mempersilahkan menanyakan ke masyarakat. Mungkin karena punya kompetensi, punya energi, punya kapasitas, dan punya kapabilitas.
“Kapasitas ini kan adalah kemampuan, kapabilitas ini adalah pengetahuan,” jelas Rudy Mas’ud.
Tudingan isu dinasti politik yang dibangun untuk menjatuhkan Rudy Mas’ud itu turut menarik perhatian ahli Tata Negara Associate Professor Elviandri (Prof. Elvi).
Dosen Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT) berpandangan, jika melacak akar sejarah kepemimpinan dunia tidak bisa melepaskan diri dari dinasti politik.
Karena keberadaan kekuasaan itu hanya beredar pada orang-orang sekitarnya, di dalam bentuk kerajaan kekuasaan turun kepada anaknya. Dan itu masih ada sampai sekarang di sejumlah negara seperti Inggris, Belanda, Malaysia, Brunei dan sejumlah negara lainnya.
“Islampun dengan dinasti politik itu, berkembang tujuh abad. Ada Bani Umayyah ada Bani Abbasiyah, artinya Islampun di situ perginya (dinasti politik-red),” kata Prof Elvi, melalui sambungan telepon, Senin (28/10/2024).
Di dalam alam demokrasi, jelasnya lebih lanjut, warga negara didukung konstitusi bahwa semua orang memiliki hak yang sama untuk dipilih dan memilih.
“Semua kita berhak memilih dan dipilih, kecuali orang yang oleh hukum diambil haknya berdasarkan putusan Pengadilan, dicabut hak politiknya,” jelas Prof. Elvi.
Ketika itu masuk ke ranah kepemimpinan publik, harus dipahami konsekuensi demokrasi itu semua orang berhak. Dalam Pemilu, yang memilih itu masyarakat.
Prof. Elvi mengatakan, ia tidak sedang mempertentangkan tentang etika atau kepatutan pada pergantian kepemimpinan nasional atau pemilihan Kepala Daerah. Namun ia menyoroti proses menjadi pemimpin atau Kepala Daerah itu. Terkait dinasti politik itu, harus dilihat dari prosesnya. Karena Pemilu Indonesia itu jujur, adil, dan transparan.
“Itu yang perlu kita bahas, bukan siapa menjadi apa, tidak. Tapi proses dia menjadi apa, itu seperti apa. Apakah konstitusional, apakah demokratis. Konstitusional mungkin, jangan-jangan tidak demokratis,” jelasnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan, demokrasi itu ada namanya demokrasi prosedural, ada demokrasi subtansial. Untuk menilai apakah itu dinasti politik atau bukan, maka gunakan demokrasi subtansial bukan demokrasi prosedural.
“Kalau kita mau mengkaji tentang dinasti politik, maka kajilah demokrasinya dari sisi subtansial. Jangan pernah memaksakan mengkaji demokrasi prosedural kepada dinasti politik, karena pasti benar itu. Ketika antitesanya demokrasi subtansial, belum tentu,” jelasnya.
Disinggung mengenai seseorang yang maju dalam sebuah kontestasi Pilkada dari keluarga yang sama dengan kapasitas dan kapabilitasnya, apakah bisa menjadi acuan dikatakan sebagai dinasti politik. Menurut Prof. Elvi, konsekuensi dalam Pemilu itu adalah elektabilitas bukan kompetensi.
