Warga Pesisir Anggana Belum Nikmati Akses Setara
Teks : Camat Anggana, Rendra Abadi
Mediamahakam.com, KUTAI KARTANEGARA – Di balik kemajuan pembangunan fisik di wilayah pesisir Kutai Kartanegara (Kukar), masih tersembunyi kenyataan bahwa sebagian desa di Kecamatan Anggana belum sepenuhnya menikmati layanan dasar seperti listrik dan air bersih.
Ketimpangan ini menjadi pekerjaan rumah serius yang tengah dikejar pemerintah kecamatan.
“Apalah artinya jika jalanan baik, tetapi kebutuhan dasar itu tak terpenuhi,” tegas Camat Anggana, Rendra Abadi, Rabu (23/7/2025).
Ia menuturkan bahwa fokus utama pembangunan saat ini adalah pemenuhan kebutuhan dasar yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat, yakni listrik, air bersih, dan jaringan telekomunikasi. Menurutnya, layanan dasar yang layak harus lebih dahulu hadir sebelum infrastruktur lainnya dikembangkan.
Salah satu wilayah yang kini mulai merasakan perubahan adalah Desa Muara Pantuan. Setelah bertahun-tahun hanya menikmati listrik 12 jam per hari, kini warga telah mendapatkan akses listrik 24 jam penuh. Hal ini tercapai berkat kolaborasi antara pemerintah kecamatan dan PLN.
Namun, kondisi berbeda masih dihadapi warga Desa Tani Baru yang hingga kini masih bergantung pada genset sebagai sumber utama penerangan. Hal ini menandakan masih adanya kesenjangan antarwilayah di kecamatan yang sama.
“Harapan saya, dengan semua bantuan yang telah diberikan, kami dapat membantu masyarakat di wilayah ini,” kata Rendra.
Pemerintah Kabupaten Kukar pun telah turun tangan dengan mengalokasikan bantuan senilai Rp5 miliar untuk Desa Sepatin. Anggaran ini digunakan untuk pembangunan jaringan listrik dan pengadaan mesin genset berkapasitas besar.
Selain listrik, kebutuhan akan air bersih juga menjadi prioritas. Tiga desa pesisir Muara Pantuan, Tani Baru, dan Sepatin dalam tahap perencanaan pembangunan sistem penampungan air terintegrasi. Pemerintah berencana mengambil sumber air dari wilayah Kutai Lama sebagai solusi jangka panjang.
“Langkah ini kami tempuh karena kebutuhan air bersih adalah hal yang sangat mendasar, apalagi untuk wilayah pesisir yang tidak selalu memiliki sumber air layak konsumsi,” jelasnya.
Rendra menegaskan bahwa kesenjangan infrastruktur dasar tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah kecamatan. Dibutuhkan sinergi lintas sektor untuk memastikan seluruh wilayah pesisir mendapatkan hak yang sama.
“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi dengan masyarakat dan pihak-pihak terkait adalah kunci agar program ini benar-benar menyentuh dan bermanfaat bagi warga,” pungkasnya. (adv/diskominfokukar/zii)
