Wakil Bupati Kukar Sampaikan Tanggapan atas Pandangan Fraksi DPRD Terkait Pertanggungjawaban APBD 2024
Teks foto: wakil Bupati saat menyampaikan tanggapan frksi DPRD (fadoli/mediamahakam.com)
Mediamahakam.com KUTAI KARTANEGARA- Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menyampaikan tanggapan resmi atas pandangan fraksi-fraksi di DPRD Kukar terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Tanggapan ini disampaikan dalam Sidang Paripurna ke-16 DPRD Kukar yang digelar hari ini, Selasa (01/07/2025)
Dalam sambutannya wakil Bupati Kutai Kartanegara, Rendi Solihin menyampaikan apresiasi atas masukan dan kritik konstruktif dari seluruh fraksi di DPRD. Pemerintah menilai bahwa hal ini merupakan bagian penting dari proses pengawasan dan akuntabilitas publik terhadap pelaksanaan APBD.
“Pemerintah Kabupaten Kutai Kata Negara menyambut baik dan memberikan penghargaan yang tinggi atas pandangan umum fraksi yang telah disampaikan oleh seluruh fraksi dalam rapat paripura sebelumnya” ungkapnya.
Selanjutnya Rendi menyampaikan menyampaikan tanggapan dan pandangan
Fraksi DPRD
PDI Perjuangan
Pemerintah mengucapkan terima kasih atas apresiasi fraksi PDI Perjuangan terhadap capaian prdikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas laporan keuangan tahun 2024. Mengenai pendapatan daerah yang belum mencapai target, dijelaskan bahwa pemerintah terus berupaya mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan, meski masih sangat bergantung pada dana perimbangan dari pemerintah pusat.
Fraksi Golongan Karya
Fraksi Golkar menyoroti serapan belanja modal yang hanya mencapai 81,46%. Pemerintah berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan belanja modal serta berjanji akan memperbaiki perencanaan agar ke depan serapan anggaran lebih optimal. Pemerintah juga akan mengelola Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2024 untuk program-program prioritas masyarakat.
Fraksi Gerindra
Pemerintah Kukar menanggapi pandangan Fraksi Gerindra terkait penguatan lini bisnis perusahaan daerah (Perseroda). Upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Selain itu, evaluasi menyeluruh terhadap program pembangunan infrastruktur akan dilaksanakan demi efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
Fraksi Partai Amanat Nasional
Terkait realisasi pendapatan sebesar 88,75% dari target, pemerintah mengakui perlunya penguatan dalam upaya peningkatan dana perimbangan. Pemerintah juga menanggapi apresiasi atas capaian PAD yang melampaui target, serta akan terus mendorong inovasi dalam sistem pemungutan agar lebih efisien dan bebas dari kebocoran.
Fraksi Partai NasDem
Pemerintah menyambut baik masukan dari Fraksi NasDem mengenai efektivitas penggunaan anggaran dan capaian program. Komitmen untuk memperbaiki capaian program yang belum memenuhi target terus diperkuat.
Fraksi PKB dan PKS
Dua fraksi ini menyoroti hasil audit BPK RI yang merekomendasikan peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah. Pemerintah Kukar akan menindaklanjuti dengan memperkuat pengamanan aset daerah dan memperbarui data inventaris secara menyeluruh.
Secara umum, Rendi menyampaikan rekomendasi dari BPKRI, perwakilan Kalimantan Timur atas kelolaan keuangan dan aset yang telah dilakukan antara lain pemerintah Kabupaten Kudai Kata Negara diminta untuk meningkatkan pengamanan atas barang milik daerah dan melakukan pemuktahiran data aset terhadap masing-masing organisasi terhadap daerah.
Terdapat silpa tahun 2024 yang Selanjutnya akan di Optimalisasikan dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 untuk menekan kemiskinan untuk peningkatan kualitas infrastruktur jalan kesehatan dan pendidikan.
Di akhir Rendi berharap agar semua program yang telah di laksanakan dapat memberikan manfaat dan kemajuan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka mewujudkan masyarakat Kutai Kartanegara yang sejahtera dan berbahagia sebagaimana tercantum dalam RPJMD dalam program Kukar idaman.(Adv/diskominfo/fad)
