Sinergi Eksekutif dan Legislatif Jadi Kunci Pembangunan Kukar
Teks : Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, dalam agenda Rapat Paripurna Pelantikan Akbar HK sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kukar dari Fraksi PDI-P
Mediamahakam.com, KUTAI KARTANEGARA – Di balik laju pembangunan daerah yang berkelanjutan, terdapat kerja sama erat antara dua kekuatan utama yakni pemerintah dan parlemen. Tanpa harmoni di antara keduanya, kebijakan kerap hanya menjadi wacana tanpa realisasi.
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menyadari sepenuhnya bahwa keberhasilan program-program pembangunan tak mungkin tercapai tanpa dukungan dari lembaga legislatif. Dalam konteks inilah, hadirnya anggota dewan yang baru diharapkan mampu menyegarkan dinamika politik daerah.
Pelantikan Akbar HK sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kukar dari Fraksi PDI-P berlangsung dalam Rapat Paripurna Ke-28 di Ruang Sidang Utama DPRD Kukar, Senin (28/7/2025). Pelantikan ini mendapatkan sambutan positif dari Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri.
“Alhamdulillah pelantikan PAW hari ini yaitu Akbar HK dari fraksi PDI-P, semoga bisa lebih mengoptimalkan lagi kinerja dewan rakyat di Kukar ini,” ucap Aulia saat ditemui usai rapat.
Ia menekankan bahwa kehadiran anggota legislatif yang baru harus dimaknai sebagai tambahan energi positif, terutama dalam memperkuat fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran. Aulia berharap semangat baru ini bisa membawa angin segar bagi DPRD Kukar.
“Harapan kita semoga beliau bisa menjadi legislator yang baik, mampu memperjuangkan hak-hak rakyat dan juga penyambung lidah masyarakat,” tambahnya.
Menurut Aulia, sinergi antara legislatif dan eksekutif bukan hanya soal kerja sama administratif, melainkan landasan utama untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa kolaborasi yang solid adalah pondasi dari pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Tanpa dukungan penuh parlemen, langkah pemerintah akan pincang.
“Pembangunan yang sehat ialah pembangunan yang berawal dari kesinambungan antara legislatif dan eksekutif dalam hal sinergitas yang baik, sehingga proses pembangunan bisa berjalan dengan baik,” tutupnya. (advdiskominfokukar/zii)
