Perempuan Kukar Didorong Mandiri dan Terlibat dalam Kebijakan Daerah
Teks : Anggota DPRD Kukar, Handiah Z dalam kegiatan Diskusi Publik “Aksi Kartini Kukar: Dari Lokal untuk Pembangunan dan Perekonomian Daerah” yang digelar di Ruang Serbaguna DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), pada Kamis (30/04/26)
Mediamahakam.com, KUTAI KARTANEGARA – Isu ketimpangan peran perempuan dalam pembangunan daerah masih menjadi sorotan di Kutai Kartanegara. Minimnya keterlibatan dalam pengambilan kebijakan hingga persoalan kekerasan dan eksploitasi menjadi tantangan yang belum sepenuhnya teratasi.
Hal itu mengemuka dalam Diskusi Publik “Aksi Kartini Kukar Dari Lokal untuk Pembangunan dan Perekonomian Daerah” yang digelar di Ruang Serbaguna DPRD Kukar, Kamis (30/04/26).
Ketua DPC GMNI Kukar, Renanda Kusuma Wardana, menyebut tema yang diangkat berangkat dari realitas yang masih dihadapi perempuan saat ini.
“Kami mengangkat tema ini bukan sekadar untuk memperingati Hari Kartini secara seremonial, tetapi karena kami melihat masih ada ketimpangan yang dialami perempuan di Kutai Kartanegara hingga saat ini,” ujarnya.
Ia menyoroti, berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan masih terjadi, baik di lingkungan kerja maupun dalam kehidupan rumah tangga.
“Kami melihat masih ada berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan. Ini menjadi keprihatinan yang perlu dibahas bersama,” tegasnya.
Menurutnya, perempuan memiliki peran strategis dalam pembangunan, terutama dalam memperkuat ekonomi keluarga, namun belum sepenuhnya diberdayakan secara optimal.
“Perempuan memiliki peran penting dalam pembangunan, termasuk dalam mendorong perekonomian daerah. Kemampuan dasar yang dimiliki perempuan perlu diangkat dan dikembangkan, bukan sekadar dimanfaatkan, tetapi benar-benar diberdayakan,” jelasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Kukar, Hamdiah, menilai diskusi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi lintas elemen, khususnya antara legislatif dan generasi muda perempuan.
“Kegiatan ini menjadi momentum berkumpulnya berbagai organisasi perempuan dan mahasiswa untuk berdiskusi bagaimana peran perempuan ke depan dalam pembangunan daerah,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi agar perempuan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan.
“Kami melihat pentingnya kolaborasi antara DPRD dan mahasiswa, khususnya generasi muda perempuan, agar bisa bersama-sama mendorong kontribusi nyata,” jelasnya.
Hamdiah juga mendorong perempuan untuk lebih mandiri secara ekonomi dengan memanfaatkan berbagai peluang usaha.
“Perempuan harus berani mengambil peran dan memiliki usaha sendiri. Tidak bergantung, tetapi mandiri secara ekonomi,” tegasnya.
Menurutnya, sektor kerajinan, kuliner, hingga produk kreatif memiliki peluang besar untuk dikembangkan dan berdampak langsung pada perekonomian keluarga maupun daerah.
“Banyak potensi yang bisa dikembangkan, dan ini perlu dimaksimalkan agar meningkatkan perekonomian keluarga dan daerah,” katanya.
Diskusi yang dibuka Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani ini turut menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Kabid Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan BRIDA Kukar Dr. Aini, Ketua PD Wanita Islam Kukar Noor Ilailah, serta Anggota DPRD Kukar Sri Muryani.
Melalui forum ini, mahasiswa dan legislatif sepakat untuk memperkuat kolaborasi agar emansipasi perempuan tidak berhenti sebagai simbol, tetapi menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah.
“Kegiatan ini juga menjadi ruang kolaborasi dengan DPRD untuk bersama-sama mencari solusi dan memperkuat peran perempuan di masyarakat,” tutur Renanda.
