Pemkab Kukar Perkuat Tata Niaga Pertanian, Petani Tak Lagi Bergantung Tengkulak
Lahan Pertanian di Kecamatan Loa Kulu.
Kukar – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) fokus memperkuat sistem tata niaga hasil pertanian. Langkah ini ditempuh untuk menjamin harga jual yang stabil sekaligus menguntungkan bagi petani.
Kepala Distanak Kukar, Muhammad Taufik, menilai tingginya produktivitas tidak akan berarti jika distribusi tidak berjalan baik. Menurutnya, banyak petani merugi karena harga anjlok setiap kali panen raya.
“Produksi tinggi itu penting, tapi kalau distribusinya macet atau harganya anjlok, petani tetap rugi. Maka tata niaga harus jadi perhatian,” ujar Taufik, pada Senin (16/08/2025).
Salah satu langkah yang dilakukan Pemkab Kukar adalah menjalin kemitraan dengan pelaku usaha, koperasi, hingga pasar modern. Upaya ini diharapkan mampu menjamin penyerapan hasil pertanian sekaligus mengurangi ketergantungan petani terhadap tengkulak.
“Kita ingin petani tidak lagi tergantung pada tengkulak. Mereka harus punya akses langsung ke pasar dengan harga yang lebih adil,” jelas Taufik.
Selain kemitraan, Pemkab juga menyiapkan program digitalisasi pemasaran melalui platform online. Inovasi ini diyakini bisa membantu petani memperluas akses pasar serta memangkas rantai distribusi yang selama ini terlalu panjang.
“Kalau jalur distribusi bisa dipangkas, otomatis harga yang diterima petani lebih baik dan konsumen pun bisa menikmati harga yang lebih stabil,” tambahnya.
Pemkab Kukar juga tengah menyiapkan pembangunan gudang penyimpanan hasil pertanian dan cold storage di beberapa kecamatan. Fasilitas ini dirancang untuk menjaga stok agar lebih awet sekaligus menekan fluktuasi harga di pasaran.
“Dengan adanya cold storage dan gudang, hasil pertanian bisa bertahan lebih lama, sehingga petani tidak terpaksa menjual dengan harga rendah saat panen raya,” terang Taufik.
Ia menegaskan, strategi tata niaga menjadi salah satu kunci keberlanjutan pertanian di Kukar. Jika produksi, distribusi, dan harga berjalan seimbang, kesejahteraan petani dapat meningkat secara merata.
“Kesejahteraan petani adalah prioritas. Maka distribusi dan tata niaga harus sama kuatnya dengan program peningkatan produksi,” pungkasnya.
