KTNA Nasional Siap Hubungkan Kebutuhan Pertanian Daerah dengan Kebijakan Pusat
Ketua Umum KTNA Nasional, Yadi Sofyan Noor.
Kukar – Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional menegaskan komitmennya untuk menjadi jembatan antara kebutuhan petani di daerah dengan kebijakan pemerintah pusat. Ketua Umum KTNA Nasional, Yadi Sofyan Noor, mengatakan setiap provinsi memiliki karakteristik dan tantangan berbeda yang harus dipetakan secara detail.
“KTNA Nasional punya program kerja nasional. Kami melihat potensi tiap provinsi, lalu menentukan apa yang bisa dikembangkan. Misalnya, Kukar butuh ekstensifikasi lahan. Atau saat kekeringan, Kukar butuh alat mesin pertanian (alsintan). Itu semua kami inventarisasi, lalu kami sampaikan ke pusat,” jelas Yadi, pada Kamis (28/08/2025).
Menurutnya, pola kerja ini penting agar kebijakan nasional tidak bersifat umum semata, melainkan benar-benar sesuai kebutuhan di lapangan. Dengan begitu, program pertanian bisa berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Ia mencontohkan, Kutai Kartanegara sebagai salah satu lumbung pangan di Kalimantan Timur memiliki peluang besar tidak hanya di sektor padi, tetapi juga hortikultura. Namun, dukungan sarana dan prasarana menjadi kunci agar petani bisa berkembang.
“Fungsi KTNA Nasional adalah menghubungkan kebutuhan daerah dengan kebijakan pusat. Kalau daerah bicara kebutuhan, kami pastikan itu sampai ke kementerian terkait. Jadi kami bukan sekadar organisasi, tetapi mitra strategis pemerintah,” tegas Yadi.
Ia menambahkan, model kerja ini juga diterapkan di provinsi lain. Setiap usulan yang muncul dari daerah akan diinventarisasi dan dijadikan bahan rekomendasi bagi kementerian. Dengan begitu, keputusan pusat bisa memperhatikan kondisi nyata di lapangan.
“Petani butuh kepastian bahwa apa yang mereka hadapi di lapangan mendapat perhatian. Kalau ada kekeringan, ada solusi. Kalau ada peluang, ada dukungan. Itu yang sedang kita bangun,” ujarnya.
KTNA berharap sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan organisasi tani bisa semakin kuat, terutama dalam menghadapi tantangan pangan di era Ibu Kota Nusantara (IKN).
