DPRD Kukar Pastikan TPP ASN Tetap Aman di Tengah Pemangkasan DBH
Teks : Ketua Komisi IV DPRD Kukar Andi Faisal
Mediamahakam.com, KUTAI KARTANEGARA – Di tengah gelombang tekanan fiskal akibat pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) secara nasional, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menghadapi penurunan pendapatan yang signifikan. Namun di balik situasi itu, DPRD Kukar memastikan kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN) tetap menjadi prioritas utama.
Ketua Komisi IV DPRD Kukar, Andi Faisal, menegaskan bahwa tunjangan tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi ASN tidak akan tersentuh pemangkasan. Langkah ini disebut sebagai bentuk komitmen DPRD dalam menjaga stabilitas pelayanan publik dan semangat kerja aparatur di tengah keterbatasan fiskal.
“Kukar ini penyumbang DBH terbesar, tapi kita justru mengalami pemotongan dari sekitar Rp5 triliun lebih menjadi hanya Rp1 triliun sekian. Itu pemotongan sekitar 76 persen. Tapi kami pastikan TPP tidak akan dikurangi seribu pun,” tegas Andi pada Selasa (21/10/2025).
Meski sejumlah daerah lain telah memangkas TPP akibat penurunan pendapatan, Kukar dinilai masih mampu menjaga stabilitas keuangan selama pengelolaan anggaran dilakukan dengan cermat dan efisien.
“Saya mewakili PDI Perjuangan, kami akan jadi garda terdepan untuk mempertahankan hak ASN. Jangan khawatir, tetap bekerja dengan maksimal. Urusan lainnya biar kami yang pikirkan,” ujarnya.
Andi juga mengapresiasi langkah Bupati Aulia Rahman Basri dan Sekda Rendi Solihin yang dinilainya tetap berpihak pada kesejahteraan ASN, meskipun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kukar turun drastis dari sekitar Rp12 triliun menjadi Rp4-5 triliun.
“Situasi ini pahit bagi kita semua, tapi saya yakin Pemkab dan DPRD sama-sama berkomitmen agar ASN tidak menjadi korban kebijakan penghematan,” katanya.
Menurutnya, menjaga kinerja ASN sama artinya dengan menjaga kualitas pelayanan publik. Karena itu, kebijakan anggaran perlu memposisikan TPP bukan hanya sebagai tambahan insentif, tetapi juga sebagai penghargaan atas dedikasi aparatur.
Ia juga meminta para ASN agar tidak terpengaruh isu pemotongan TPP yang sempat beredar di media sosial.
“Semangat saja, tetap bekerja baik. Kukar ini daerah kuat, kita punya banyak potensi. Selama pengelolaan fiskal dilakukan bijak, insyaallah aman,” ucapnya.
DPRD Kukar, lanjut Andi, akan terus mengawal proses pembahasan anggaran bersama pemerintah daerah untuk memastikan pos-pos belanja prioritas seperti gaji dan tunjangan tetap terjaga.
“Kita jaga bareng-bareng. Karena ASN adalah garda depan pelayanan masyarakat,” tutupnya.
(Zii)
