Demo 215 Kaltim Berakhir Damai Setelah Rudy Mas’ud Temui Massa

Potret situasi unjuk rasa 215 di depan Kantor Gubernur Kaltim oleh Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur, Kamis (21/5/2026)/Foto: Mediamahakam.com

MEDIAMAHAKAM.COM, SAMARINDA – Aksi demonstrasi bertajuk ‘215’ yang digelar Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur di depan Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (21/5/2026), berakhir dengan aman dan kondusif.

 

Meski sempat diwarnai suasana panas dan pembakaran ban, aksi berakhir tertib setelah perwakilan massa diterima langsung oleh Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud.

 

Audiensi itu dihadiri 30 perwakilan massa dan berlangsung terbuka dengan dialog antara gubernur dan massa aksi terkait sejumlah tuntutan yang disampaikan.

 

Dalam dialog tersebut, massa menyampaikan dua tuntutan utama. Mereka meminta Rudy Mas’ud mengundurkan diri dari jabatannya atau mendukung hak angket di DPRD Kaltim.

 

Menanggapi hal itu, Rudy Mas’ud memilih menjelaskan mekanisme konstitusional terkait hak angket. Ia menegaskan bahwa proses tersebut merupakan kewenangan legislatif dan harus berjalan sesuai aturan.

 

“Ada aturan main, saya dukung hak angket. Cuma sesuai Pasal 20 UUD 1945 yang menjelaskan tugas DPRD ada tiga, yaitu legislasi, budgeting dan kontrol pengawasan,” jelas Rudy di hadapan perwakilan demonstran.

 

Ia juga mengingatkan agar setiap proses dilakukan secara bertahap dan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

 

“Misalnya ada yang sesak napas, enggak mungkin langsung bedah jantung. Oke itu hak angket, hak penyelidikan. Tetapi sebelum penyelidikan, tanya dulu apa masalahnya,” imbuhnya.

 

Saat demonstran menyinggung adanya fakta integritas terkait dukungan hak angket di DPRD, Rudy kembali menegaskan bahwa seluruh proses harus dilakukan melalui mekanisme resmi lembaga legislatif.

 

“Fakta integritas itu harus diparipurnakan, enggak begitu caranya. Tanya hak angket ke sana (DPRD), bukan ke sini. Saya setuju mereka melaksanakan hak angket,” tegasnya.

 

Aksi sebelumnya diwarnai sejumlah kritik terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, mulai dari pengadaan mobil dinas hingga renovasi rumah jabatan gubernur. Massa juga menyoroti persoalan beasiswa dan layanan BPJS kesehatan masyarakat.

 

Meski demikian, jalannya demonstrasi tetap terkendali hingga selesai. Aparat kepolisian dan peserta aksi sama-sama menjaga situasi tetap aman sehingga tidak terjadi bentrokan selama kegiatan berlangsung.

 

Bahkan sebelum membubarkan diri, para demonstran tampak saling berpelukan dengan anggota kepolisian yang sejak awal mengawal jalannya aksi.

 

Momen tersebut menjadi simbol bahwa penyampaian aspirasi tetap dapat dilakukan secara damai dan humanis. (Ave)