Perempuan Kukar Masih Hadapi Banyak Persoalan, Sri Muryani Soroti Minimnya Prioritas Anggaran
Teks : Anggota DPRD Kukar, Sri Muryani
Mediamahakam.com, KUTAI KARTANEGARA – Anggota DPRD Kutai Kartanegara Komisi IV, Sri Muryani, menyoroti masih banyaknya persoalan yang dihadapi perempuan di daerah, mulai dari kekerasan, pernikahan usia dini, hingga praktik pernikahan siri yang dinilai merugikan perempuan dalam jangka panjang.
“Pernikahan siri itu sangat merugikan perempuan, begitu juga dengan kekerasan dan pernikahan usia dini yang masih terjadi,” katanya.
Ia juga menekankan bahwa jumlah perempuan kepala keluarga di Kutai Kartanegara yang mencapai ribuan membutuhkan perhatian serius. Menurutnya, kelompok ini memerlukan dukungan konkret, baik dalam bentuk bantuan modal maupun peningkatan kapasitas.
“Perempuan kepala keluarga ini perlu dibina dan diberi dukungan. Tanpa anggaran, tentu sulit bagi mereka untuk berkembang,” tegasnya.
Namun demikian, ia mengakui bahwa upaya mendorong program pemberdayaan perempuan masih terbentur keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi. Kondisi ini membuat pemerintah harus lebih selektif dalam menentukan prioritas program.
“Dengan kondisi efisiensi anggaran, tentu kita harus lebih selektif. Padahal kebutuhan di masyarakat, terutama perempuan, sangat banyak,” jelasnya.
Sri Muryani mengungkapkan, dirinya pernah mempertanyakan minimnya program prioritas bagi perempuan dalam pembahasan anggaran daerah. Ia menilai kondisi tersebut tidak sebanding dengan banyaknya persoalan yang dihadapi perempuan di lapangan.
“Saya sempat mempertanyakan kenapa tidak ada program khusus yang benar-benar menjadi prioritas untuk perempuan, padahal banyak yang masih termarginalkan,” ungkapnya.
Meski begitu, ia menyebut komunikasi antara pemerintah daerah dan dinas terkait mulai menunjukkan hasil. Sejumlah program untuk perempuan kini mulai mendapatkan alokasi anggaran, meski belum menjadi prioritas utama.
Di sisi lain, ia menegaskan bahwa kehadiran perempuan di parlemen memiliki peran strategis dalam memperjuangkan kebijakan yang lebih berpihak kepada kelompok rentan, khususnya perempuan.
“Di legislatif, kita sebagai pembuat kebijakan bisa lebih berpihak kepada masyarakat, khususnya perempuan yang masih mengalami keterbatasan,” katanya.
Menurutnya, perempuan memiliki perspektif yang lebih peka terhadap persoalan sosial, sehingga penting untuk terus didorong agar terlibat dalam proses legislasi dan penganggaran.
“Perempuan itu harus maju dan berpendidikan. Sekarang kita sudah diberi ruang yang lebih luas, bahkan bisa masuk ke legislatif dan berbagai bidang lainnya,” ujarnya.
Sebagai penutup, ia mengajak perempuan muda untuk terus meningkatkan kapasitas diri sebelum terjun ke dunia politik maupun kepemimpinan, agar mampu memberikan kontribusi nyata.
“Perempuan harus terus meng-upgrade diri, memperluas wawasan, dan memahami bidang yang ingin digeluti agar bisa benar-benar memperjuangkan kepentingan perempuan,” tutupnya. (Zii)
