Efisiensi Bukan Alasan Berhenti Membangun, Kukar Tetap Jalankan 17 Program Prioritas 2026
Teks : Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin saat berada di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Kukar.
Mediamahakam.com, KUTAI KARTANEGARA – Di tengah rapat pembahasan Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026, di ruang paripurna DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) pada Jumat (7/11/2025) sore, bukan sekadar angka yang diperbincangkan, melainkan keyakinan yakni bagaimana menjaga arah pembangunan di tengah gelombang efisiensi nasional.
Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin, hadir dengan optimisme yang menembus keterbatasan fiskal. Ia menegaskan, pemerintah daerah tidak akan menghentikan langkah pembangunan meski situasi keuangan menuntut penyesuaian.
“Kami cukup optimis, dengan pengalokasian anggaran yang baik dan kolaborasi bersama DPRD serta TAPD, semua bisa berjalan dengan baik di tahun 2026,” ujarnya.
Rapat paripurna ke-23 itu menjadi momentum bagi seluruh unsur pemerintahan untuk memastikan roda pembangunan tetap bergerak. Seluruh fraksi DPRD menyatakan dukungan terhadap penyusunan RAPBD 2026, sekaligus menyadari bahwa efisiensi adalah konsekuensi yang tak terhindarkan.
Menurut Rendi, Kutai Kartanegara telah berkali-kali membuktikan ketangguhannya menghadapi tekanan fiskal. Ia menyinggung masa pandemi COVID-19, ketika APBD sempat menurun drastis namun kembali pulih hingga menembus angka Rp7 triliun.
“Dulu juga waktu COVID, APBD kita 6 triliun, 7 triliun, dan meningkat bertahap. Ketika berkurang lagi kita juga siap menerimanya. Artinya, situasi seperti ini bukan sesuatu yang perlu ditakuti, melainkan harus kita hadapi dengan perencanaan yang matang dan gotong royong semua pihak,” jelasnya.
Ia menekankan, tahun 2026 menjadi momentum penting untuk menuntaskan fondasi pembangunan melalui 17 program dedikasi Kukar Idaman Terbaik. Program ini menjadi arah baru menuju penyempurnaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 yang tengah disiapkan pemerintah daerah.
“Tahun depan semua harus mulai berjalan. RPJMD memang belum disahkan, tapi mudah-mudahan DPRD bisa menuntaskannya sebelum akhir tahun, sehingga Kukar Idaman Terbaik bisa dijalankan secara optimal,” ucapnya.
Namun, di balik optimisme itu, Rendi mengingatkan agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengubah cara pandang terhadap anggaran. Menurutnya, setiap rupiah yang keluar dari kas daerah harus benar-benar berbuah manfaat nyata.
“Jangan lagi pakai pola pikir lama. Banyak sekali dokumen yang dibuat hanya jadi kertas tanpa manfaat nyata. Setiap rupiah di Kukar harus betul-betul bisa bermanfaat untuk masyarakat,” tegasnya.
Selain efisiensi anggaran, Rendi juga menyoroti peran Perusahaan Daerah (Perusda) dalam memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia meminta seluruh Perusda berinovasi dan tidak sekadar mengandalkan penyertaan modal.
“Perusda harus aware. Jangan hanya penyertaan modal yang diminta terus. Sekarang Kukar sedang efisiensi besar-besaran, artinya inisiatif untuk meningkatkan PAD harus menyala. Kita targetkan PAD bisa naik dari 10,03 persen ke 15 persen,” ujarnya.
Bagi Rendi, efisiensi bukanlah tanda kemunduran, melainkan titik tolak bagi strategi baru yang lebih efektif. Di bawah tekanan fiskal, pemerintah justru diharapkan mampu melahirkan inovasi untuk menjaga kesejahteraan masyarakat.
“Keterbatasan fiskal ini harus jadi pemicu, bukan alasan berhenti berinovasi. Kukar Idaman Terbaik harus tetap bergerak menuju kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
(Zii)
