Pemadaman Listrik Ganggu Usaha Warga Kukar, DPRD Minta Kepastian Layanan PLN
mediamahakam.com,KUTAI KARTANEGARA – Pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tidak hanya mengganggu aktivitas rumah tangga, tetapi juga menyulitkan pelaku usaha dalam menjalankan pekerjaan. Kepastian jadwal pemadaman dan informasi mengenai pemulihan pasokan listrik menjadi kebutuhan masyarakat agar aktivitas tetap dapat direncanakan.
Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, menilai keluhan masyarakat mengenai gangguan listrik perlu mendapat perhatian serius dari PT PLN (Persero). Ia menyebut masyarakat berhak memperoleh penjelasan mengenai penyebab pemadaman, terlebih pelanggan tetap memenuhi kewajiban membayar tagihan listrik setiap bulan.
Menurut Yani, informasi yang jelas diperlukan agar masyarakat dapat mengantisipasi dampak pemadaman, baik terhadap kegiatan sehari-hari maupun keberlangsungan usaha. Karena itu, ia membuka kemungkinan DPRD menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PLN dan instansi terkait untuk membahas persoalan tersebut.
“Kenapa bisa terjadi juga di Kukar. Padahal kita ini surplus listrik. Masalahnya di mana,” ujarnya saat diwawancarai, belum lama ini.
Yani menegaskan, penyebab gangguan perlu ditelusuri terlebih dahulu sebelum menyimpulkan persoalan tersebut berkaitan dengan pasokan energi atau kendala teknis. Klarifikasi dari PLN dinilai penting untuk mengetahui akar masalah sekaligus langkah yang diperlukan agar pemadaman tidak terus berulang.
Ia juga menyoroti kondisi Kukar yang memiliki sumber daya alam melimpah, termasuk batu bara serta minyak dan gas bumi. Menurutnya, potensi tersebut menjadi salah satu alasan pentingnya memastikan pelayanan listrik kepada masyarakat berjalan dengan baik.
Dampak pemadaman turut dirasakan Natasya, salah seorang warga Kukar yang menjalankan usaha. Ia mengaku listrik di tempat tinggalnya masih mengalami pemadaman, meskipun frekuensinya mulai berkurang dibandingkan sebelumnya.
Natasya mengatakan, pemberitahuan pemadaman membuatnya harus menyesuaikan jadwal pekerjaan. Kondisi tersebut dapat menimbulkan kebingungan ketika kegiatan usaha yang telah direncanakan berpotensi terganggu akibat terputusnya pasokan listrik.
“Kalau di tempat saya masih ada pemadaman, tetapi tidak sesering dulu. Cuma ketika ada pemberitahuan pemadaman, kita harus mengantisipasi,” ungkapnya.
Ia berharap PLN menyampaikan informasi secara lebih jelas, mulai dari penyebab pemadaman hingga perkiraan waktu listrik kembali normal. Dengan informasi tersebut, masyarakat dan pelaku usaha dapat menyiapkan langkah antisipasi sehingga dampak gangguan terhadap aktivitas mereka dapat diminimalkan.
DPRD Kukar pun membuka peluang pembahasan bersama PLN untuk memperoleh penjelasan langsung mengenai persoalan kelistrikan. Melalui langkah tersebut, diharapkan masyarakat mendapatkan kepastian informasi dan perbaikan layanan, sehingga kegiatan ekonomi maupun aktivitas sehari-hari tidak terus terganggu akibat pemadaman.(adv/dprdkukar)
