Internet Terbatas dan Pelecehan Seksual Jadi Alarm Serius di Kukar
Teks : Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin
Mediamahakam.com, KUTAI KARTANEGARA – Minimnya akses jaringan internet di sejumlah wilayah Kutai Kartanegara (Kukar) serta maraknya kasus pelecehan seksual di lingkungan pendidikan dinilai telah berada pada titik mengkhawatirkan.
Dua persoalan tersebut disebut berpotensi menghambat pembangunan sumber daya manusia sekaligus membahayakan keselamatan generasi muda jika tidak segera ditangani secara serius.
Sorotan itu disampaikan Sekretaris Komisi I DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Salehuddin, saat menggelar silaturahmi sekaligus reses bersama insan pers di Rumah Makan CEO Terapung Cafe Etam, Mangkurawang, Rabu (28/1/26).
Dalam dialog terbuka tersebut, wartawan menyampaikan keluhan terkait masih terbatasnya jaringan internet di sejumlah wilayah Kukar. Kondisi ini dinilai tidak hanya menghambat kerja jurnalistik, tetapi juga memperlebar kesenjangan akses informasi dan layanan publik bagi masyarakat.
“In sya Allah tahun ini DPRD Kaltim akan mendorong perbaikan jaringan internet di kurang lebih 800 titik, dan harus tuntas pada tahun 2026,” ujar Salehuddin menanggapi aspirasi tersebut.
Selain infrastruktur digital, persoalan pelecehan seksual di dunia pendidikan juga menjadi perhatian utama. Menurut Salehuddin, kasus-kasus yang terungkap ke publik hanyalah sebagian kecil dari persoalan yang sebenarnya terjadi.
“Kasus pelecehan seksual ini seperti fenomena gunung es. Yang terlihat di permukaan mungkin sedikit, tetapi masalah yang tidak tampak jauh lebih besar, khususnya di dunia pendidikan kita, termasuk di Kukar,” ungkap politisi Partai Golkar tersebut.
Ia menilai lemahnya pengawasan serta minimnya keberanian korban untuk melapor membuat persoalan ini berlarut dan berpotensi terus berulang. Karena itu, penanganan tidak bisa dilakukan secara parsial.
Sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Kukar, Salehuddin menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti persoalan tersebut melalui koordinasi lintas komisi di DPRD Kaltim, khususnya dengan Komisi IV yang membidangi pendidikan dan perlindungan anak.
“Nantinya saya akan berkoordinasi dengan Komisi IV yang memang membidangi persoalan pendidikan dan perlindungan anak, termasuk kasus pelecehan seksual,” jelasnya.
Pertemuan tersebut turut dihadiri para wartawan serta pengurus baru Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kukar periode 2025-2028. Diskusi berlangsung santai namun diisi dengan isu strategis yang berkembang di tengah masyarakat.
Salehuddin menegaskan peran pers sangat krusial sebagai penyambung suara publik sekaligus pengawal kebijakan, terutama dalam mendorong penyelesaian persoalan-persoalan mendesak yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. (Zii)
