Fasilitasi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, DP3A Kukar Akan Dirikan MPPA 1 Pintu
Teks Photo : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bambang Arwanto. (Rizka/Media Mahakam)
mediamahakam.com, Kutai Kartanegara – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) bersama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kutai Kartanegara (Kukar) berencana membangun Mall Pelayanan Perempuan dan Anak (MPPA) yang terintegrasi dalam 1 gedung pelayanan yang sama guna mempermudah masyarakat.
Kepala DP3A Kukar, Bambang Arwanto mengungkapkan rencana pembangunan MPPA ini didasari oleh tingginya kasus kekerasan yang dialami perempuan dan anak di Kukar sehingga ia ingin membantu menghadirkan sebuah pelayanan publik yang mudah secara administrasi dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat agar dapat mengurangi dan mengatasi kasus-kasus serupa.
“Kita tahu bahwa kasus kekerasan perempuan dan anak di Kukar itu lumayan besar. Jadi kita memang harus serius untuk menghadirkan pelayanan yang mudah dijangkau masyarakat untuk mengatasi dan mengentaskan kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak,” ungkapnya kepada pewarta media mediamahakam.com, Senin (24/2/2024).
MPPA ini nantinya juga akan menggandeng entitas-entitas lain yang terkait dengan pelayanan perempuan dan anak seperti, dinas sosial, dinas kependudukan, unit P3A, kejaksaan, kepolisian, pengadilan, psikolog, rumah sakit, sampai dengan organisasi-organisasi yang melayani konseling anak seperti Puspaga. Yang tentunya akan berada di dalam satu gedung yang sama sehingga diharapkan dapat mempermudah proses administrasi dan peradilan para korban kekerasan secara aman dan nyaman.
“Kita ingin para perempuan dan anak yang sudah mengalami kekerasan dalam rumah tangga ini tidak boleh lagi mengalami kekerasan dalam administrasi. Jadi semua harus kita mudahkan dan bisa kita handle dalam 1 bangunan yg terintegrasi,” ucap. Bambang.
Bambang juga berharap dengan berdirinya MPPA dengan sistem 1 pintu ini nantinya dapat menekan angka kekerasan perempuan dan anak yang ada di Kukar dan juga dapat menjadi percontohan dengan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.
Selanjutnya, terkait anggaran pembangunan MPPA, Bambang mengatakan bahwa hal tersebut sudah dianggarkan untuk sarana dan prasarananya, namun masih ada beberapa hal yang perlu didiskusikan lagi.
Hal ini dikarenakan selain sarana dan prasarana masih banyak hal lain yang harus dipersiapkan, seperti ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang harus mereka outsourcing dari luar. Selain itu pembiayaan terkait pengadaan pelayanan berbasis IT juga masih harus dibicarakan lagi.
“Untuk anggaran pembangunan MPPA sudah dianggarkan cuma memang masih ada beberapa yang harus didiskusikan lagi. Seperti SDM dan pelayanan berbasis IT. Yang ada ini baru sarana dan prasarananya saja,” Tutupnya. (rl)
