Bawaslu Kukar Siapkan Strategi Menjelang Hari Tenang Kampanye di Kutai Kartanegara
Teks photo : Beberapa Alat Peraga Kampanye yang Berada di Jalan S. Parman, Tenggarong, Kutai Kartanegara (Media Mahakam/Rizka Laeliana)
mediamahakam.com Kutai Kartanegara – Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) serentak yang akan diadakan pada 14 Februari 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kutai Kartanegara (Kukar) siapkan strategi pengawasan di 3 hari masa tenang demi menghindari terjadinya kecurangan pemilu menjelang hari pemungutan suara.
Ketua Bawaslu Kukar, Teguh Wibowo, menyebutkan strategi pertama berupa penertiban Alat Peraga Kampanye (APK). Terkait hal ini Teguh menjelaskan akan diadakan rapat kegiatan pada tanggal 9 atau 10 Februari 2024 dan Bawaslu akan berkoordinasi dengan seluruh Stakeholder termasuk Pemda, KPU, Polres, TNI, Kesbangpol, Dishub, dan beberapa UPD lainnya yangany berkaitan dengan penertiban hari tenang.
“Untuk hari tenang, Bawaslu Kukar dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan stakeholder terkait penertiban APK. Nanti itu akan melibatkan Pemda, KPU, Polres, TNI, Kesbangpol, Dishub, dan beberapa UPD terkait lainnya. Kalau tidak ada halangan akan dimulai tanggal 9 atau 10 tergantung nanti dari persiapan teman-teman,” ujar Teguh saat dihubungi awak media pada Senin (05/02/2024).
Kemudian strategi pengawasan lainnya yang akan dilakukan Bawaslu Kukar adalah melakukan pencegahan money politic atau politik uang dari peserta pemilu. Dalam hal ini, Teguh mengatakan seluruh Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) akan melibatkan pengawas desa sebanyak 237 dan pengawas tps sebanyak 2.269.
Sejumlah pemetaan daerah yang diduga rawan terjadi politik uang juga sudah dilakukan oleh pihak Bawaslu Kukar.
“Untungnya Bawaslu sudah melakukan pemetaan ya terkait lokasi yang dikhawatirkan rawan money politic. Yang datanya itu diambil dari pengawas desa dan pengawas kecamatan. Tapi untuk daerahnya di mana saja tidak bisa saya sebutkan. Tapi sejauh ini belum ada laporan terkait terjadinya hal tersebut di Kukar, ” lanjutnya.
Terakhir Teguh juga menyampaikan himbauan kepada seluruh pihak terkait agar hal-hal tersebut tidak terjadi dan mengganggu ketertiban menjelang pemilu 2024.
“Yang pertama kepada pihak partai dimohon untuk kerjasamanya dalam penertiban APK, kedua tentang politik uang, karena ini menjadi musuh kita bersama, saya harap seluruh masyarakat Kukar dan semua stakeholder untuk sama-sama kita menolak politik uang dan segera melapor ke Bawaslu jika menemukan dugaan praktek tersebut di lapangan.” Tutupnya. (rl)
