AMB Soroti Dugaan Manipulasi Data Pembebasan Lahan Ringroad Samarinda
Mediamahakam.com, SAMARINDA — Aliansi Mahasiswa Bergerak (AMB) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Timur, Selasa (20/1/2026).
Aksi ini menyoroti dugaan manipulasi data dalam proses pembebasan lahan proyek Jalan Ringroad Kota Samarinda.
Koordinator Lapangan AMB, Rio Permana, menyampaikan bahwa berdasarkan kajian yang dilakukan pihaknya, ditemukan sejumlah kejanggalan dalam pembebasan lahan dari tahap satu hingga tahap tiga. Kejanggalan tersebut berkaitan dengan mekanisme pembayaran serta penetapan harga tanah yang dinilai tidak sesuai dengan nilai appraisal.
“Seharusnya harga tanah mengalami kenaikan, namun justru terjadi penurunan. Dari sebelumnya di kisaran Rp1,5 juta hingga Rp1,7 juta per meter persegi, turun menjadi Rp1,3 juta hingga Rp1,5 juta. Ini menimbulkan dugaan adanya permainan dan rekayasa data,” ujar Rio.
AMB menduga adanya keterlibatan oknum pejabat di lingkungan PUPR serta pihak broker yang diuntungkan dalam proses pembebasan lahan tersebut. Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan kerugian negara dan merugikan masyarakat pemilik lahan.
Dalam aksinya, AMB menyampaikan dua tuntutan utama, yakni mendesak dilakukannya audit menyeluruh terhadap proses pembebasan lahan Jalan Ringroad Samarinda serta meminta aparat berwenang mengusut oknum pejabat dan broker yang diduga menikmati hasil dari kegiatan tersebut.
Menanggapi aksi tersebut, perwakilan PUPR Kaltim, Kepala Bidang Bina Marga, menemui massa aksi untuk beraudiensi. Dalam pertemuan itu, pihak PUPR menyatakan komitmennya untuk membuka data pembebasan lahan secara transparan.
“PUPR berjanji akan menyerahkan data pembebasan lahan dari tahap satu hingga tahap tiga dalam waktu satu minggu sebagai bentuk transparansi,” kata Rio.
AMB menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga tuntas dan meminta agar dugaan manipulasi data pembebasan lahan Jalan Ringroad Samarinda segera diusut karena berpotensi merugikan keuangan negara. (pep)
