Kenaikan UMP Kaltim 4,98 Persen Disambut Positif Komisi IV DPRD
SAMARINDA – Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kaltim sebesar 4,98 persen yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim melalui dewan pengupahan, turut mendapatkan apresiasi dari Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi.
Menurutnya, kenaikan UMP akan mendorong daya beli pekerja di Kaltim, terutama menjelang relokasi Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kaltim.
“Apalagi, Kaltim akan menjadi lokasi IKN tentu akan berdampak pula pada inflasi di provinsi ini, dan keperkuan hidup pasti akan meningkat. Selayaknya, UMP mendorong daya beli pekerja di Kaltim,” kata Reza, Selasa (22/11/2023).
Reza, yang merupakan dapil Kutai Kartanegara (Kukar) mengakui bahwa kenaikan UMP akan berdampak pada beberapa hal, baik positif maupun tidak. Namun, dia mengapresiasi semangat pemerintah untuk mensejahterakan buruh di Kaltim.
“Kenaikan UMP pasti juga berdampak pada keuntungan perusahaan. Jika perusahaan membayar upah lebih tinggi ke karyawan, upah itu akan menambah beban pengusaha. Tapi, perusahaan akan menyesuaikan biaya operasional serta harga produk dan jasa untuk kompensasi kenaikan upah,” terangnya.
Politisi Partai Gerindra ini menambahkan, kenaikan UMP juga akan meningkatkan produktivitas karyawan dan omzet perusahaan. “Namun, kenaikan UMP juga akan meningkatkan produktivitas karyawan dan omzet perusahaan juga meningkat,” katanya.
Politikus Partai Gerindra itu juga optimistis kenaikan UMP akan menarik sejumlah investor di Kaltim. Dia berharap, upah yang lebih tinggi akan menarik perusahaan untuk membuka cabang atau pabrik di Kaltim karena tenaga kerja memiliki daya beli lebih tinggi. Kehadiran investor akan menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Perubahan UMP juga akan berdampak pada inflasi di Kaltim, jika perusahaan menaikkan harga produk atau jasa untuk kompensasi kenaikan upah akan, menyebabkan kenaikan harga secara umum. Itu tergantung pada seberapa besar perusahaan menaikkan harga produk atas jasa itu,” tuturnya.
Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik telah mengumumkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024 sebesar Rp3,3 juta atau naik 4,98 persen dari UMP pada 2023 sebesar Rp3,2 juta. Kenaikan UMP Kaltim ini sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 228 Tahun 2023 tentang Upah Minimum Tahun 2024.
